Kekeringan dan Karhutla Landa Jawa Tengah, BNPB Catat 16 Ribu Jiwa Terdampak Krisis Air Bersih

Memasuki puncak musim kemarau, sejumlah wilayah di Jawa Tengah menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya 16.055 jiwa terdampak krisis air bersih di Kabupaten Klaten, Banyumas, dan Pemalang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa kekeringan menjadi salah satu bencana hidrometeorologi yang perlu mendapat perhatian serius selama periode kemarau. Kondisi tersebut semakin berisiko seiring prediksi curah hujan kumulatif dasarian II Juli 2026 yang menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia didominasi curah hujan kategori rendah.

Klaten Jadi Wilayah dengan Dampak Terbesar

Kabupaten Klaten menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak kekeringan cukup signifikan. Sedikitnya 3.148 kepala keluarga atau 10.407 jiwa terdampak krisis air bersih di empat desa di Kecamatan Kemalang, yakni Desa Kendalsari, Tegalmulyo, Tlogowatu, dan Sidorejo.

BPBD Kabupaten Klaten bersama pemerintah desa terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam periode 15 Juni hingga 13 Juli 2026, sebanyak 236 tangki atau sekitar 1,18 juta liter air bersih telah disalurkan ke empat desa terdampak.

Distribusi tersebut mencakup 46 tangki untuk Desa Kendalsari, 51 tangki untuk Tegalmulyo, 67 tangki untuk Tlogowatu, dan 72 tangki untuk Desa Sidorejo.

Langkah tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih selama musim kemarau berlangsung.

Banyumas dan Pemalang Hadapi Ancaman Krisis Air

Kekeringan juga berdampak terhadap masyarakat di Kabupaten Banyumas. Sedikitnya 1.820 kepala keluarga atau 5.648 jiwa terdampak di enam kecamatan, yaitu Purwokerto Timur, Karanglewas, Sumpiuh, Jatilawang, Cilongok, dan Kemranjen.

BPBD Banyumas bersama pemerintah setempat terus menyiapkan sarana penampungan dan mendistribusikan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Di Desa Kedungpring, Kecamatan Kemranjen, misalnya, bantuan air masing-masing sebanyak 5.000 liter telah disalurkan ke dua titik untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kabupaten Pemalang juga menghadapi kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Dampak dilaporkan dirasakan sedikitnya 2.923 kepala keluarga di Kecamatan Belik, Bawang, dan Pulosari.

Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan. BPBD terus melakukan distribusi air bersih dengan mengerahkan enam unit truk tangki yang masing-masing memiliki kapasitas 5.000 liter.

Karhutla Sragen Hanguskan 4,5 Hektare Lahan

Di tengah ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kabupaten Sragen. Kebakaran dilaporkan terjadi pada Senin sekitar pukul 09.45 WIB di Desa Bendo, Kecamatan Sukodono.

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Sragen, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran rumput oleh seorang warga. Api kemudian merambat ke area perkebunan tebu dan membakar lahan dengan luas sekitar 4,5 hektare.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. BPBD bersama Dinas Pemadam Kebakaran, aparat kecamatan, dan pemerintah desa melakukan upaya pemadaman darat serta proses pendinginan untuk memastikan api tidak kembali menyebar.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kondisi lahan yang kering selama musim kemarau dapat mempercepat penyebaran api. Aktivitas pembakaran terbuka, meskipun dilakukan dalam skala kecil, berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas apabila tidak terkendali.

BNPB Minta Warga Waspadai Kekeringan dan Karhutla

BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk mengoptimalkan distribusi air bersih sekaligus memperkuat kesiapsiagaan di wilayah yang memiliki potensi kekeringan. Penyediaan tempat penampungan air juga dinilai penting agar masyarakat memiliki cadangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat di wilayah terdampak juga diminta menggunakan air secara bijaksana dan efisien. Sementara itu, di tengah meningkatnya risiko karhutla, warga diimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar petugas dapat melakukan penanganan sedini mungkin dan mencegah kebakaran meluas.

Ancaman kekeringan dan karhutla selama musim kemarau membutuhkan kesiapsiagaan bersama. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi sekaligus mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

Dengan langkah mitigasi yang cepat dan terkoordinasi, dampak musim kemarau diharapkan dapat ditekan. Perlindungan terhadap masyarakat, ketersediaan air bersih, serta pencegahan karhutla harus menjadi prioritas bersama di tengah perubahan pola cuaca dan tantangan iklim yang semakin dinamis.