Kang Dedi Mulyadi Soroti Beban Kurikulum, Dorong Pendidikan Cetak Lulusan Siap Kerja dan Berantas Pungli Rekrutmen
RAKYAT BERDAULAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti sistem pendidikan yang dinilainya masih terlalu berorientasi pada penyelesaian target kurikulum, namun belum sepenuhnya mampu mencetak lulusan yang siap menghadapi dunia kerja.
Menurut Dedi Mulyadi, sekolah seharusnya tidak hanya berfokus pada penyampaian materi pelajaran, tetapi juga memastikan setiap peserta didik benar-benar memahami, menguasai keterampilan, dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.
Ia menilai beban kurikulum yang terlalu padat berpotensi menimbulkan tekanan bagi siswa dan guru. Di sisi lain, lulusan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan karena keterampilan yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri.
“Pendidikan tidak boleh hanya mengejar selesainya kurikulum. Yang lebih penting adalah memastikan anak-anak benar-benar belajar, memiliki kemampuan berpikir, karakter yang kuat, serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Dedi Mulyadi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dunia usaha, dan dunia industri agar tercipta ekosistem pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang siap bekerja.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap kesempatan kerja bagi lulusan lokal semakin terbuka sekaligus mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di berbagai sektor industri.
Selain menyoroti persoalan pendidikan, Dedi Mulyadi juga menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang diduga masih terjadi dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Ia menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindak tegas praktik pungli yang dilakukan oleh oknum dalam proses penerimaan karyawan.
Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merugikan para pencari kerja, tetapi juga berpotensi mencoreng iklim investasi serta menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pencari kerja harus mendapatkan kesempatan yang adil berdasarkan kompetensi, bukan karena kemampuan membayar. Dunia usaha juga membutuhkan proses rekrutmen yang bersih, profesional, dan transparan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap langkah pembenahan sektor pendidikan dan pemberantasan pungli dalam rekrutmen dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing tenaga kerja lokal, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Jawa Barat.
