Rizkan Al Mubarrok: Bila Belum Mampu Mensejahterakan Rakyat dan Memperbaiki Jalan Rusak, Minimal Jangan Tambah Beban Masyarakat
RAKYAT BERDAULAT – Kebijakan publik pada hakikatnya harus menjadi solusi atas persoalan masyarakat, bukan menghadirkan beban baru. Prinsip itulah yang disampaikan Ketua Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Provinsi Jambi sekaligus Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya, Rizkan Al Mubarrok, dalam menyikapi berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk pengelolaan sampah di Kota Jambi.
Menurut Rizkan, pemerintah daerah memiliki kewajiban utama memastikan pelayanan dasar berjalan optimal sebelum menerapkan kebijakan yang berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat.
“Apabila kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara signifikan, sementara masih banyak infrastruktur dasar seperti jalan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian serius, maka kebijakan yang menambah beban masyarakat sebaiknya dikaji secara lebih matang,” ujar Rizkan.
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan dimaksudkan sebagai penolakan terhadap pembangunan maupun program pemerintah. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian agar setiap kebijakan benar-benar berpijak pada kondisi riil masyarakat.
Menurut Rizkan, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Ia berpandangan bahwa pelayanan publik yang berkualitas harus tercermin dari kondisi infrastruktur yang layak, lingkungan yang bersih, akses pelayanan yang mudah, serta kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Dalam konteks pengelolaan sampah, Rizkan menilai reformasi tata kelola merupakan langkah yang patut diapresiasi apabila mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, pelaksanaannya harus mengedepankan transparansi, sosialisasi yang menyeluruh, akuntabilitas, serta evaluasi berkelanjutan.
“Program pemerintah akan memperoleh dukungan masyarakat apabila dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat,” katanya.
Sebagai organisasi pers, AWNI menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, objektif, dan konstruktif. Organisasi tersebut akan terus mengawal berbagai kebijakan publik demi memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Rizkan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan secara santun serta berdasarkan fakta. Menurutnya, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian penting dari demokrasi dan menjadi instrumen untuk mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Bagi kami, kritik bukan berarti menolak pembangunan. Kritik adalah bentuk partisipasi masyarakat agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat. Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang anti kritik, melainkan pemerintah yang bersedia mendengar, mengevaluasi, dan menyempurnakan kebijakannya demi kepentingan masyarakat luas,” tegas Rizkan Al Mubarrok.
