Komisi II DPR Awasi Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Barat, Pastikan Tepat Sasaran
BANDUNG – Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (8/7/2026), guna memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kunjungan tersebut difokuskan pada pengawasan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dua program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa pengawasan langsung ke lapangan merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPR agar pelaksanaan program pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar terlaksana hingga tingkat masyarakat.
Menurutnya, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam memastikan setiap program nasional dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Komisi II DPR RI juga mendorong terjalinnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program tidak terkendala persoalan teknis maupun koordinasi antarlembaga.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), perputaran ekonomi dari pelaksanaan program tersebut mencapai sekitar Rp6 triliun setiap bulan.
Program tersebut didukung ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan puluhan ribu pemasok bahan pangan lokal serta ratusan ribu tenaga kerja, sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran operasional SPPG dialokasikan untuk membeli bahan pangan dari hasil produksi lokal. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah.
Selain MBG, Komisi II DPR RI juga meninjau perkembangan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pembentukan sekitar 3.600 koperasi desa dan kelurahan dapat diselesaikan pada akhir Juli 2026.
Program ini diharapkan menjadi pusat pelayanan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan kebutuhan pokok, penguatan usaha mikro, serta penyerapan hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait penyediaan lahan dan kesiapan sarana pendukung di beberapa wilayah.
Komisi II DPR RI menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas nasional agar seluruh kebijakan pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
