Puan Maharani: APBN Hampir Rp4.000 Triliun Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat
JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya dipandang dari sisi nominal. Menurutnya, anggaran negara harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan memberikan perubahan terhadap kehidupan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya.
Puan menyebut APBN merupakan pilihan politik yang menentukan arah penggunaan sumber daya negara, kelompok masyarakat yang menjadi prioritas, serta manfaat yang seharusnya diterima rakyat.
Ia menyoroti peningkatan belanja negara dalam lebih dari dua dekade terakhir. Pada 2000, APBN tercatat sebesar Rp197 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp1.126 triliun pada 2010 dan mencapai Rp3.842 triliun pada 2026.
“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun,” ujar Puan.
Menurut Puan, angka hampir Rp4.000 triliun merupakan jumlah yang sangat besar. Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila manfaatnya belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Ia mencontohkan petani yang menunggu hasil panen, anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan, masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, serta para pencari kerja yang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga.
“Angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” tegasnya.
Karena itu, Puan menilai APBN harus dilihat berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Anggaran negara tidak cukup hanya mampu diserap atau dibelanjakan, tetapi harus menghasilkan perubahan yang nyata dan terukur.
“APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan penting dalam pembahasan APBN 2027. Pemerintah dan DPR diharapkan memastikan kebijakan anggaran benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Mulai dari peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan sektor ekonomi rakyat, seluruhnya membutuhkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.
Dengan demikian, besarnya APBN tidak hanya menjadi ukuran kapasitas fiskal negara, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia.
